PARTAI BURUH (Australian Labor Party) 2nd

IDEOLOGI DAN KEBIJAKAN

Ideologi Buruh terdapat dalam Mukadimah dari tujuan partai, yang dirumuskan pada Konferensi Nasional 1981. Konfe­rensi ini menetapkan bahwa Partai Buruh mengambil ideologi “Sosialisme Demokratis” (Democratic Socialism), dalam pengertian beberapa prinsip sosialisme dikehendaki, dan hal itu hanya dapat dicapai denan melaksanakan proses-proses parlementer yang demokratis. Hal tersebut tertulis, sebagai berikut:

Partai Buruh Australia adalah partai Sosialis Demokratis, yang mempunyai tujuan mengadakan sosialisasi demokratis terhadap bidang-bidang perindustrian, produksi, distribusi dan pertukaran, sampai suatu tingkat yang diperlukan untuk menghapuskan segala bentuk penindasan dan kekuatan-­kekuatan anti-sosial lainnya dalam bidang-bidang tersebut.

Untuk mencapai nilai-nilai sosial dan politik dari prinsip-prinsip kesamaan, demokrasi. kebebasan dan kerja sama sosial yang melekat dalam tujuan-tujuan ini.

Untuk selanjutnya terdapat 22 tujuan, termasuk di dalamnya adalah redistribusi kekuasaan politik dan ekonomi agar memenuhi persamaan kesempatan; pengembangan perusahaan-perusahaan publik; dukungan bagi sektor swasta yang tidak monopolistik dan kompetitif; pemulihan dan pemeliharaan tenaga kerja (full­-employment); memberantas kemiskinan, keadilan sosial, menghapus diskriminasi; dan melindungi hak-hak politik dan sipil yang mendasar.

tampak bahwa kebijakan-kebijakan Partai Buruh dewasa ini menunjukkan komitmen yang kokoh dalam hal perekonomian kapitalis campuran (mixed capitalist), dengan menekankan pembentukan perusahaan-perusahaan negara yang berkompetisi dengan sektor swasta, sebagai cara yang sesuai untuk mengurangi tindakan-tindakan eksploitasi kapitalis. Dalam banyak hal, Pemerintahan Hawke memperlihatkan dirinya sebagai penganjur persaingan bebas bagi perusahaan-perusahaan swasta, bahkan lebih liberal dibandingkan kebijakan Pemerintahan Konservatif (koalisi Partai Liberal-Nasional) di masa lalu.

Dari berbagai kebijakan yang dilakukan dapat diringkaskan sebagai berikut.

1.         Sekalipun Partai Buruh menerima perekonomian kapitalis campuran (mixed-capitalist), tetapi tradisi sosialis tidak di­tinggalkan. Secara ideologis, partai ini bertujuan mencapai suatu masyarakat yang berkecukupan, serta lebih wajar; dan bahwa mereka percaya hal itu adalah tugas pemerintah untuk mewujudkannya. Kenyataan ini, sekurang-kurangnya, telah membawa Australia menjadi suatu negara kesejahteraan.

2.         Partai Buruh lebih vokal dalam mendukung reformasi sosial, memberikan pelayanan sosial bagi yang kurang beruntung, dan segala bentuk redistribusi pendapatan. Kebijakan­-kebijakan yang diprakarsai Partai Buruh lebih sering menge­depankan program-program pembaharuan, sehingga semakin memantapkan posisinya sebagai partai pembaharu, diban­dingkan Partai Liberal yang semakin lama semakin konser­vatif. Terlebih lagi, semuanya itu dilakukan tidak dengan cara­cara yang revolusioner, melainkan dilaksanakan melalui cara­-cara parlementer. Dinamika proses perjuangan parlementer Partai Buruh selama ini benar-benar mencerminkan suatu sikap yang memegang teguh prinsip-prinsip demokratis.

3.         Partai Buruh melihat dirinya lebih nasionalistik dalam hal menganjurkan kebebasan yang lebih luas dalam melaksana­kan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Partai Buruh ber­usaha memajukan proyek-proyek pembangunan nasional melalui intervensi penerintah ke dalam perekonomian, melalui pembentukan perusahaan-perusahaan negara, melalui sen­tralisasi kekuasaan pemerintah ke dalam yurisdiksi  negara­-negara bagian dan teritori.

PARTAI BURUH (Australian Labor Party) 1st

Australian Labor Party atau Partai Buruh adalah salah satu partai politik besar di Australia yang istimewa. Periode kekuasaan partai buruh lebih pendek daripada periode kekuasaan Koalisi Partai Liberal – Nasional, namun partai ini berani membuat inovasi – inovasi dan perubahan – oerubahan baru dalam system politik Australia. Partai buruh tidak pernah berkoalisi dengan partai manapun.

SEJARAH

Partai buruh dibentuk diakhir abad 19, setelah terjadinya suatu pemogokan besar – besaran oleh masa buruh menentang para majikan. Tidak mampu mencapai tujuan mereka melalui aksi pemogokan, para pemimpin buruh memutuskan untuk mendirikan partai politik, yang menempatkan wakilnya di parlemen. sejak saat itulah, walaupun kecil partai buruh mampu memberikan dukungan kepada pemberlakuan UU yang menguntungkan gerakan buruh, dimana ia dapat memegang kekuasaan pada pemilu 1910.

Partai buruh sempat mengalami perpecahan yaitu : pertama kali pada 1916 sehubungan dengan masalah wajib militer. PM buruh, William Morris Heghes mendapat tantangan dai dalam partai. Anggota – anggota partai terpecah, terdapatkelompok pro dan anti wajib militer. Kelompok pro wajib militer yang dipimpin PM Heghes akhirnya dipecat dari partai dan bergabung dengan partai oposisi. Hughes berhasil menjatuhkan pemerintahan partai buruh, kemudian mendirikan pemerintahan baru di bawah bendera Partai Nasionalis pada 1917.

Perpecahan kedua terjadi pada 1929, setelah Partai Buruh dibawah kepemimpinan James H Scullin memenangkan pemilu. Perpecahan terjadi ketika PM Scullin merancang kebijakan ekonomi baru dalam menghadapi masa depresi besar. PM Scullin mengambil kebijakan yang dikenal dengan Premiers Plan. Kebijakan ini dianggap sangat merugikan Negara bagian karena emngharuskan Negara bagian mengurangi anggaran belanjanya sebagai cara untuk menyeimbangkan budget. Kelompok pembangkang yang dipimpin oleh J.A Lyons memperoleh dukungan dari PM New South Wales, Jack Lang. PM Jack Lang dengan sengaja tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Ia tidak mengurangi pembelanjaan Negara bagian dan menunda cicilan pembayaran kredit dan bunga dari pemerintah Inggris. Akhirnya adalah Lyons bergabung dengan oposisi non buruh untuk memimpin partai non buruhyang bernama United Australia Party ( UAP ).

Sejak pemerintahan John Curtin tahun 1941, partai buruh secara bertahap membangun kekuatannya dan kembali menjadi sebuah kekuatan politik yang solid. Periode 1941 – 1949 dapat dikatakan sebagai masa kejayaan Partai buruh, dibawah pimpinan Curtin dan dilanjutkan oleh Joseph Benedict Chifley sejak 1945. Kebijakan baru mengenai upah dan program kesejahteraan social pemerintah buruh merupakan subordinasi dari tujuan – tujuan kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih luas yaitu memperbaiki standar hidup rakyat. Lalu pemerintah buruh menerapkan kebijakan baru dalam menanggapi “ledakan” upah pasca perang yaitu dengan sitem arbitrase. Akan tetapi kebijakan tersebut memperoleh tantangan dari Australian Congress of Trade Union ( ACTU ).

Selain itu, pemerintah buruh juga menerapkan program kesejahteraan social. Program ini diharapkan dapat berperan sebagai jarring pengaman serikatburuh terutama dalam masa – masa yang tidak menguntungkan. Kebijakan nasionalisasi perbankan ini juga ternyatamendapat kecaman dari kalangan banker dan dunia usaha. Partai liberal menganggap kebijakan ini bertujuan memecah belah, terlalu memaksa dan bersifatsosialis. Tekanan oposisi dari partai liberal ini sangat terasa menjelang kampanye tahun 1949 yang menyebabkan kekalahan partai buruh.

Sebagai oposisi partai buruh mengalami perpecahan besar pada 1955. Eksploitasi besar – besaran yang dilakukan koalisi Liberal – Country mengenai bahaya komunis menyebabkan keluarnya elemen – elemen anti komunis dari Partai Buruh. Kemudian mereka membentuk partai baru yaitu Democratic Labor Party (DLP ), yang berusaha menempatkan partai buruh diluar kekuasaan. Masa kepemimpinan Dr. H.V Evatt yang memimpin partai buruh sejak 1951 belum mampu mengangkat citra partai sebagai kekuatan yang cukup efektif. Demikian pula penggantinya, Arthur Calwell yang memimpin sejak 1960 belum mampu membawa partai buruh untuk memimpin Australia. Pada tahun 1967, kepemimpinan Partai Buruh jatuh di tangan Gough Whitlam dan Whitlam mulai membangkitkan kepercayaan diri para anggota partai. Setelah gagal dalam memenangkan pemilu 1969, Whitlammengadakan restrukturisasi partai : struktur organisasi diperbaiki dan partai memilikikarakter yang bersifat nasional. Akhirnya partai buruh memenangkan pemilu pada 1972.

Antara tahun 1975 – 1983, partai buruh kembali menduduki posisinya sebagai oposisi.setelah kekalahan dalam pemilu 1077, Bill Hayden yang sejak itu memimpin partai berusaha membangkitkan partai. Hayden merumuskan beberapa kebijakan baru bagi partainya. Antara lain citra pemerintahan yang bertanggung jawab secara ekonomi sejalan dengan perubahan ekonomi dunia. Struktur partai yang bersifat nasional lebih diperluas dan dasar – dasar untuk memimpin pemerintahan bagi anggota partai dirumuskan kembali oleh Hayden.

Partai buruh kembali bangkit saat dipimpin oleh Bob Hawke. Hawke memiliki pengalaman luas di dalam gerakan buruh, dimana sejak 1968 menjabat sebagai Presiden Australia Council of Trade Union ( ACTU ). Kemenangan Hawke dalam pemilu, membawa hawke memimpin Australia sejak 1983 – 1992 dan dilanjutkan oleh partai buruh yang dipimpin oleh Paul Keatig pada1992 – 1996. Namun karena adanya eksploitasi dari oposisi mengenai kemerosotan dan meningkatnya pengangguran, masa keemasan partai buruh ini runtuh. Dan semenjak kalah di pemilu tahun 1996 -2007 partai buruh menduduki posisi sebagai oposisi. Kemudian pada 2007 di bawah pimpinan Kevin Rudd, partai buruh kembali menguasai pemerintahan Australia . Kevin Rudd berkuasa hingga tahun 2010, semasa pemerintahannya terjadi parlemen menggantung yang membuatnya harusmenyelenggarakan pemilu dengan segera. Ia dikalahkan oleh wakilnya sendiri, Jullia Gillard pada pemilu tahun 2010 namun yang terpenting kursi kekuasaan masih tetapberada di tangan Partai Buruh.